Turis dari kapal pesiar MV Clipper Odyssey mengenakan pakaian khusus saat memasuki kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (10/1/2013). Kapal yang mengangkut 150 penumpang dari berbagai negara dalam tour wisata Zegrahm Expedition tersebut melego jangkar selama enam jam di lepas pantai Banda Aceh untuk membawa para turis melakukan city tour ke beberapa situs sejarah dan tsunami Aceh. SERAMBI/M ANSHAR

M.LIFE – Wisata halal, dalam beberapa waktu terakhir menjadi isu yang menarik bagi sejumlah kalangan. Sayangnya, polemik wisata halal berkembang tidak semata sebatas strategi segmentasi dan promosi pariwisata. Namun lebih lanjut menjadi pro dan kontra yang tak berkesudahan.

Mereka yang paham sudah seharusnya berkewajiban untuk meluruskan persepsi tentang wisata halal agar para stakeholder bisa memahami secara konsep dan tujuan dari wisata halal yang menjadi trend dunia saat ini.

Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia, Anang Soetono mengatakan wisata halal dapat sebagai seperangkat layanan tambahan yang terkait dengan pengembangan 3 A (amenitas, atraksi, dan aksesibilitas) wisata, dan ini dijadikan sebagai fondasi untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

“Jadi wisata halal merupakan sebuah konsep pengembangan dimensi baru yang menyasar komunitas dalam pariwisata, jadi lebih spesifik pariwisata itu ditujukan kepada siapa, pelanggan yang mana,” katanya.

Hal yang menarik dan spesifik dari wisata halal adalah terkait adanya lonjakan wisatawan Muslim yang semuanya melahirkan kebutuhan untuk menyediakan kebutuhan mereka, apa yang dibutuhkan dan apa yang mereka inginkan.

Menurut Anang, ini merupakan suatu peluang bagaimana pemerintah dan pelaku wisata bisa menggarapnya secara besar-besaran.

Sebagaimana prediksi sejumlah lembaga yang menyebutkan bahwa Muslim Traveller akan mencapai 160 juta dengan pergerakan ke seluruh penjuru dunia tahun ini merupakan pasar yang luar biasa besar.

Apalagi selama ini Indonesia memiliki tiga indikator kuat untuk menangkap peluang tersebut. Pertama bahwa Indonesia memiliki destinasi yang luar biasa menarik dan hal yang menjadi salah satu preferensi Muslim Traveller hampir seluruhnya ada termasuk di dalamnya keindahan alam yang tak bisa ditemui di tempat lain.

Indikator kedua yakni Indonesia dengan mayoritas atau hampir 88 persen berpenduduk muslim menjadi atmosfer yang baik untuk menyambut lebih banyak Muslim Traveller.

Feeling welcome” dari masyarakatnya menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia untuk ikut serta menggarap segmen Muslim Traveller.

Indikator ketiga adalah kuatnya ekosistem di Tanah Air terkait regulasi didukung keinginan dan dukungan masyarakatnya dalam pengembangan wisata halal.

Banyak negara lain di dunia yang sadar dan paham benar, potensi untuk menggaet Muslim Traveller. Seperti, Thailand misalnya, Pemerintahnya sangat detail untuk menggarap segmen Muslim Traveller dengan semakin fokus membangun infrastruktur pendukung wisata halal.

Bahkan Vietnam menginstruksikan industri pariwisatanya untuk menyiapkan kebutuhan Muslim Traveller yang berkunjung ke negara itu. “Turki tak perlu ditanyakan komitmennya dalam mengembangkan wisata halal,” katanya.

Tak ketinggalan Jepang, dalam waktu dekat sedang bersiap akan kedatangan dua juta Muslim Traveller ke negaranya. Negara-negara tersebut telah sangat yakin dengan tidak menjadikan wisata halal sebagai polemik bahwa halal tourism akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, berkembang dua kelompok yang bereaksi atas penerapan wisata halal. Kelompok pertama yakni mereka yang memiliki euforia berlebihan untuk menentang tanpa terlebih dahulu memahami konsep. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang phobia sehingga mentah-mentah menolak wisata halal dan menganalogikannya sebagai wisata syariah secara an sich.

Padahal wisata halal harus dibedakan sebagai seperangkat layanan tambahan dalam dunia pariwisata sementara syariah lebih terkait dengan hitam putih dalam menjalankan perintah agama.

Oleh karena itu, disadari kemudian perlunya edukasi yang lebih terkait wisata halal. Wisata halal sebagai seperangkat layanan tambahan tak ubahnya konsep milenial tourism yang juga ingin dikembangkan di Tanah Air.

Maka dalam penerapannya ada need and want yang harus dikembangkan untuk mendukungmilenial tourism misalnya wifi connection, instagramable spot, destinasi yang unik, dan lain-lain. Tanpa itu semua, milenial turis tidak akan terjaring masuk ke sebuah destinasi.

Potensi Unggulan

Menyikapi perbedaan pandangan tentang wisata halal ini pimpinan Komisi X Sutan Adil Hendra menyatakan bahwa wisata halal perlu dukungan SDM dan kebijakan dari pemerintah.

Menurut dia, pada tahap awal sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan sampai ada pemahaman yang dangkal tentang wisata halal, seperti sebatas memisahkan pantai sesuai gender atau lebih jauh justru menjurus pada islamophobia.

“Akibat kurangnya sosialisasi kebencian dan ketakutan pada Islam ditimpakan pada sebuah konsep wisata bahkan tanpa terlebih dahulu dipahami dengan benar,” katanya.

Padahal wisata halal di Indonesia benar-benar diterapkan bukan tanpa dasar melainkan melalui sebuah riset dan literasi sejarah terhadap potensi lokal, jelas anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Menurut Sutan, wisata halal saat ini banyak dikembangkan di berbagai negara untuk menjaring wisatawan muslim yang jumlahnya sedang booming. Bahkan Jepang, Korea, India, Turki, dan negara-negara yang selama ini dianggap bukan mayoritas Muslim pun mengembangkan segmen wisata halal dan menyediakan sarana pendukungnya.

Sutan Adil Hendra menilai masih perlu upaya sosialisasi di masyarakat agar pemahaman tentang wisata halal menjadi utuh dan tidak melahirkan persepsi yang keliru.

Dari kacamata pemerintah, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti mengatakan pihaknya selalu bekerja sama dengan Pemda untuk menggali potensi lokal untuk kemudian mengembangkannya sebagai produk unggulan sebuah destinasi di daerah. Demikian pula dengan konsep wisata halal.

“Usulan dari daerah yang telah terlebih dahulu menyadari potensi lokalnya alan ditindaklanjuti untuk kemudian dipromosikan dan dilengkapi infrastruktur pendukung sebagai sebuah destinasi yang tidak semata menjadi daya tarik wisatawan namun juga mendatangkan kesejahteraan masyarakat dari sisi pariwisata,” katanya.

Di Indonesia, kata Guntur, Kemenpar menjadikan wisata halal sebagai salah satu strategi pasar untuk menyasar segmen wisatawan Muslim. Karena masing-masing daerah memiliki potensi unggulan maka, beberapa provinsi dengan potensi wisata halal ditawarkan kepada wisatawan sebagai destinasi wisata halal. Secara resmi Kemenpar menetapkan sejumlah destinasi wisata halal di antaranya Aceh dan Lombok sebagai provinsi seribu masjid.

Di sisi lain, Kemenpar juga mengembangkan segmentasi lain sebagai alternatif unggulan termasuk wisata bahari, wisata alam, wisata desa, dan lain-lain.

Bahkan konsep wisata halal juga sebelumnya merupakan diferensiasi dari wisata religi di mana agama lain pun dimungkinkan dan terlebih dahulu memiliki destinasi dengan paket wisata religi.

Misalnya di Kalibagor Jawa Tengah, dikembangkan wisata religi bagi umat kristen ke Goa Maria dan gereja di sekitarnya, bahkan Candi Borobudur pun merupakan tujuan wisata religi.

“Kemenpar memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan pariwisata sebagai sumber kesejahteraan bersama yang terbarukan,” katanya.

Sebagaimana negara- negara dengan sektor pariwisata yang sukses sudah pasti mendapatkan dukungan besar dari masyarakatnya. Menjadikan isu kecil dalam pariwisata sebagai polemik ibarat pedang bermata dua yang merugikan semua.

“Sudah saatnya membangun bangsa ini bersama-sama demi kesejahteraan bersama,” pungkas Guntur. (ant/ys)

 

14 total views, 2 views today

LEAVE A REPLY