Habibienomics untuk Pemerataan Ekonomi Indonesia
BJ Habibie. Foto: antara/republika.co.id
BJ Habibie. Foto: antara/republika.co.id

MLIFE.ID – Implikasi Habibienomics dinilai cukup fleksibel dan mampu mewadahi grand fusion antara pertumbuhan, pemerataan, partisipasi, dan kepentingan nasional.

Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro menyebut, dampak penerapan Konsep Habibienomics tidak sekadar meluaskan pengembangan industri berteknologi canggih, tetapi dapat mencakup dimensi pemerataan pembangunan.

“Habibienomics adalah peningkatan keterampilan pekerja tidak saja dalam tingkatan insinyur, tetapi juga politeknik dan STM dan bahkan tingkat pendidikan yang lebih rendah lagi,” katanya.

Habibienomics adalah ekonomi ala Bacharuddin Jusuf Habibie. Yaitu ekonomi yang menekankan soal nilai tambah, competitive advantagedan pengausaan teknologi tinggi dalam industri.

Kabinet Kerja di rezim Joko Widodo dinilai sangat relevan untuk menerapkan konsep tersebut. Terlebih saat ini Jokowi banyak memberi tekanan pada semua aspek pembangunan ekonomi. Namun akibat ingin merangkul segala hal, fokus pemerintah saat ini menjadi buyar.

Situasi diperparah dengan masih bergantungnya pendapatan negara di sektor sumber daya alam, pengembangan industri terhambat dan manufaktur melemah. Aplikasi konsep Habibienomics akan membantu pemerintah di masa kini agar lebih fokus mengembangkan industri padat karya dari keunggulan komparatifnya, lalu memberi prioritas pada industri tertentu.

“Sebetulnya Jokowi itu telah memulainya dengan memberi perhatian pada industri kreatif, penekanannya ke sumber daya manusia,” ujarnya.

Pengertian keunggulan kompetitif, lanjut Juoro, adalah dinamika persaingan yang lebih ditentukan oleh produk dan proses baru karena inovasi teknologi, bukan semata-mata persaingan harga. Orientasinya lebih pada perdagangan antar produk manufaktur yang terdiferensiasi serta mengurangi ketergantungan pada perdagangan karena perbedaan negara dalam upah buruh dan sumber daya alam.

Mengutip artikel yang ia tulis dalam Kompas edisi 11 Maret 1993 silam, Habihienomic juga mempunyai implikasi terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa. Dengan tumpuan pada human capital dan teknologi maka masalah jarak dapat dengan mudah dijembatani.

Pembangunan regional juga dapat dipromosikan dengan program latihan tenaga kerja berbasis regional. Perusahaan-perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam suatu daerah geograpfis tertentu dengan memusatkan kegiatan latihan di mana setiap perusahaan dapat menyumbangkan satu persen dari payroll costs untuk dapat latihan tenaga kerja dan pemerintah daerah menyediakan dana pendamping.

Diperkirakan akan ada bagi hasil pajak pendapatan dan pertambahan nilai sebesar lima persen sebagai imbalan bantuan informasi wajib pajak. Penarikannya oleh pemerintah daerah akan memberikan pemasukkan ke kas daerah sekitar Rp 15 miliar.

Akumulasi dana tersebut memungkinkan partisipasi perusahaan kecil yang terbatas kemampuannya untuk melakukan latihan bagi pekerja. Pola serupa dapat dilakukan dalam pengembangan infrastruktur fisik.

“Jika partisipasi swasta dapat ditingkatkan dari sekitar 10 persen menjadi 20 persen seperti build, operate, transfer, maka pembangunan infastruktur fisik di daerah akan meningkat secara berarti,” katanya. Tenaga kerja terampil dan infastruktur yang baik adalah penentu utama kompetisi Indonesia dalam menarik investasi bernilai tambah tinggi.

Pemerintahan Joko Widodo yang mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada pengembangan competitive advantage. “Perhatiannya sudah ada, tapi bagaimana itu diimplementasikan masih jadi pertanyaan, pemerintah ingin mencapai segala hal, tapi kita masih menunggu pembuktiannya,” ujar Juoro.

Agar pembuktian dari konsep ekonomi kreatif tercapai, lanjut dia, perlu dilakukan reorientasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja. Orientasi pendidikan formal tidak boleh general, tetapi harus disesuaikan dengan langkah industrialisasi dan penguasaan teknologi kekinian.

Tidak perlu dibutuhkan dana yang besar bagi program pendidikan. Tapi biaya bisa banyak keluar untuk upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan peralatan laboratorium.

Sumber: ROL

124 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.